DETAIL KOLEKSI

Tanggung jawab pidana terhadap pelaku yang menyediakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi (studi kasus: No.263/PID.B/ 2018/PN.BLT)

4.5


Oleh : Fauzan Atariq

Info Katalog

Nomor Panggil : 2020/I/133

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Mety Rahmawati

Subyek : Criminal law;Gambling - Law and legislation

Kata Kunci : criminal law, online gambling

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2019_TA_HK_010001500158_Halaman-Judul.pdf
2. 2019_TA_HK_010001500158_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2019_TA_HK_010001500158_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2019_TA_HK_010001500158_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2019_TA_HK_010001500158_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf
6. 2019_TA_HK_010001500158_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf 11
7. 2019_TA_HK_010001500158_Bab-5_Kesimpulan.pdf
8. 2019_TA_HK_010001500158_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2019_TA_HK_010001500158_Lampiran.pdf

D unia maya ini merupakan integritasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, tranduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, pengontrol) ada yang menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar diseluruh penjuru dunia secara interaktif. Belakangan ini marak terjadi adanya tindak pidana perjudian melalui sistem online atau berjudi dengan cara berseluncur di media internet. Pokok permasalahannya adalah Bagaimana tanggung jawab pelaku dalam kasus putusan tersebut dan Bagai mana pertimbangan hakim dalam kasusputusan nomor 263 / Pid.b / 2018 / PN.bltapakah sesuai atau tepat dengan asas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, dan data yang di analisis dengan pendekatan kualitatif. Setelah dilakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP malainkan Pasal 27 ayat 2 undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dikarenakan unsur yang terdapat dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 tidak memiliki unsur yang menyinggung tentang tindak kejahatan melalui sarana dunia maya (online) sehingga unsur yang Pasal tersebut tidak terpenuhi dan sanksi yang dijatuhkan dari hakim melalui putusan pengadilan negeri blitar terhadap Fahari Eko Prayogo tidak memenuhi tujuan pemidanaan dikarenakan sanksi penjara yang diberikan kepada terdakwa selama 5 bulan dirasa kurungan tersebut tidak membuat jera dan merubah prilaku terdakwa yang sudah merugikan negara dan masyarakat. Seharusnya hakim yang menjatuhkan hukuman bagi terdakwa dalam putusannya tersebut lebih lama karena dilihat dari putusan itu tidak terlaksanya tujuan pemidanaan dan tidak memenuhi unsur-unsur didalam Pasal 303 KUHP.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?