T indak pidana Penipuan merupakan suatu kejahatan yang dimana pelakunya dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan suatu barang, atau menghapuskan suatu piutang yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, dan dalam penipuan yang dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Adapun pokok permasalahan yang akan diangkat adalah Apakah perbuatan pelaku tindak pidana penipuan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat Pasal 378 KUHP dan bagaimana tinjauan yuridis mengenai pengaturan media elektronik yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara normatif terhadap Putusan Nomor 801/Pid.b/ 2010/PN.BLT dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. selain itu sebagai pelengkap juga menggunakan buku-buku tentang hukum yang berasal dari penulis-penulis yang kompeten dibidang hukum pidana. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduksi. Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut diatas diketahui bahwa terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melalui SMS dan terbukti telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat ketahui bahwa keduanya pada dasarnya . Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang intinya menyebabkan kerugian materi terhadap orang, sehingga dalam penjatuhan pidananya Jaksa Penuntut Umum seharusnya dapat menuntut Terdakwa dengan pasal berlapis yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasa 28 ayat (1) UU ITE.