M asih marak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta di Luar Negeri (PPTKIS). Tindak pidana yang dilakukan PPTKIS adalah dengan merekrut dan kemudian mengirim calom TKI ke luar negeri yang tidak memenuhi persyaratan. Pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimana unsur-unsur tindak pidana pengiriman calon TKI ke luar negeri yang dilakukan pelaksan penempatan TKI di luar negeri berdasarkan rumusan Pasal 103 Ayat (1) huruf c UU No. 39 tahun 2004 dan bagaimana ketentuan pidana terhadap korporasi yang melakukan pengiriman calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU No. 39 Tahun 2004. Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatid untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulannya adalah UU No. 39 tahun 2004 mengatur mengenai bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap PPTKIS mulai sanksi administratif maupun sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 103. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Komisaris PT. Tiara Cilacap Abadi (PPTKIS), terbukti memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana berdasarkan rumusan pasal 103 ayat (1) huruf c UU no. 39 tahun 2004. Sementara terhadap perusahaan dimana terdakwa adalah komisarisnya berdasarkan teori identifikasi dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab pidana korporasi.