L embaga yang berwenang untuk menghitung atau menentukan adanya kerugian Negara adalah BPK dan/atau BPKP, Majelis Hakim yang tidak meninjau dari hasil perhitungan lembaga yang berwenang maka seyogyanya pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah keliru menurut hokum dan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah pertimbangan Majelis Hakim peninjauan kembali Putusan Nomor 160 PK/Pid.Sus/2016 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan peninjauan kembali ditolak; dan apakah institusi Politeknik mempunyai kewenangan untuk menentukan dan menyatakan adanya kerugian Negara yang selanjutnya disebut sebagai kerugian Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Data diolah dengan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan dengan metode deduktif. Kesimpulan penelitian ini, adalah: pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali No. 242 PK/Pid.Sus/2016 karena tidak ada pertimbangan hakim yang menjelaskan apakah ahli yang berasal dari Politeknik Negeri Ujung Pandang punya kompetensi & legalitas untuk menghitung dan menentukan kerugian negara; dan lembaga yang berwenang untuk menghitung dan menentukan adanya perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang yakni, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).