T ujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk menjelaskan kesesuaian peralihan fungsi hutan produksi menjadi kawasan industri menurut undang-undang nomor 41 tahun 1999. 2). Untuk menganalisis hubungan antara SK Menhut p.26/Menhut-II/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenhut no. 292/kpts-II/1995 tanggal 12 Juni 1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan dengan SK. Bupati no. 050/3350 tanggal 28 April 2008. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dan data yang diperoleh dianalisis secara pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini terungkap bahwa pengalihan fungsi hutan Alas Kethu belum sesuai dengan undang-undang no. 41 tahun 1999, khususnya mengenai cakupan luasnya, timbul dampak positif dan negatif yang diakibatkan dari pembangunan kawasan industri antara lain menambah lapangan kerja, menambah pendapatan daerah, terganggunya suksesi alam, terganggunya keseimbangan siklus hidrologi dan hubungan antara ketentuan peraturan SK Menhut p.26/Menhut-II/2007 tentang Perubahan kedua atas Kepmenhut No. 292/kpts-II/1995 tentang Tukar Mebukar Kawasan dengan SK Bupati No. 050/3350 tentang Pertimbangan Teknis Pemilihan Alas Kethu sebagai Kawasan Industri. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bhawa SK Bupati yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri tidak ada hubungannya dengan SK Menhut karena SK Bupati di keluarkan sebagai tanggapan dari keluarnya SK Menhut mengenai permohonan Tukar Menukar kawasan hutan Alas Kethu dan dispensasi untuk pembangunan kawasan industri Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa permohonan tukar menukar kawasan hutan Alas Kethu tidak dapat dipertimbangkan/ditolak.