D alam menerapkan suatu pasal yang didakwakan diperlukan ketelitian dalam melihat setiap unsur pasal. Pada kasus Susi Tur Andayani Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menerapkan pasal dakwaan 12 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan yang akan menjadi pembahasan adalah pertama apakah penerapan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan pasal 183 KUHAP? dan kedua apakah Penerapan Kembali Pasal 12 Huruf C Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Majelis Hakim Kasasi sudah sesuai dengan Asas In Dubio Pro Reo? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian yuridis-normatif, sedangkan pengambilan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan terhadap permasalahan adalah pengubahan pasal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat dan didasarkan pada pasal 183 KUHAP serta sesuai dan sejalan dengan penerapan asas In Dubio Pro Reo, namun asas tersebut tidak terpenuhi pada Tingkat Kasasi dimana dengan diterapkan kembali Pasal 12 huruf c oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi hal tersebut merugikan terdakwa dan menempatkan terdakwa pada posisi yang tidak semestinya.