M ediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana prosedur mediasi baik sebelum maupun sesudah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan Upaya apa menurut hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon eksekusi dalam pelaksanaan isi akta perdamaian yang sita eksekusinya tidak segera dilaksanakan oleh pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum yuridis normatif, sifat penelitiannya deskripstif analitis, data yang digunakan data sekunder dan data primer, dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini, diperoleh hasil sebagai berikut: Terdapat beberapa penyempurnaan dari pengaturan mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 khususnya tentang prosedur mediasi di Pengadilan serta mengenai proses mediasi di Pengadilan yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Dalam Pasal 1 Ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan bahwa akta perdamaian yang memuat kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah Pemohon Eksekusi dapat mengajukan lagi surat perihal permohonan eksekusi terhadap isi akta perdamaian, dengan dibantu oleh pengadilan dan alat Negara untuk melakukan penyitaan barangbarang milik si tereksekusi lalu menjualnya secara lelang dan hasil penjualan tersebut akan dipakai sebagai pembayaran atas kewajiban yang disepakati dalam akta perdamaian.