D engan berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 berakibat bagi yang bermaksud ingin mencalonkan diri lagi dengan partai yang berbeda, tidak lagi dapat menyelesaikan masa pengabdiannya di badan legislatif hingga akhir masa bakti tahun 2014. Dalam kasus ini, para pemohon menyatakan bahwa materi muatan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dampak dari Putusan MK No. 39/PUU-XI/2013 terhadap status dan kedudukan anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang tidak lolos verifikasi dan bagaimana mekanisme pemilihan umum calon anggota DPRD berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu.Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan penelitian hokum yuridis normative terhadap peraturan perundangundangan yang mendasarinya, dengan pengolahan data secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XI/2013 ini, anggota DPR/DPRD yang partainya tidak lolos verifikasi, bias pindah kepartai yang lolos sebagai peserta pemilu 2014 untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilu tanpa harus terkena sanksi dari partai lama mereka untuk menanggalkan jabatan sebagai anggota DPRD. Mekanisme pemilihan umum calon anggota DPRD berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah mengikuti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 danharusmemperhatikanPutusan MK No. 39/PUU-XI/2013 tentang pembatalan Pasal 16 ayat (3) bagi mereka yang akan mencalonkan diri dengan menggunakan partai yang berbeda.