D alam putusan MK No. 13/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi mengatakan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengikat. Dalam hal ini permasalahannya adalah bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XI/2013 terhadap pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan bagaimanakah mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-undang No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XI/2013. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis notmatif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian dianalisa secara kualitatif, pengambilan kesimpulan dilakukan secara logika deduktif. Dari penelitian ini diketahui bahwa putusan MK no.13/PUU-XI/2013 berimplikasi pada masa jabatan anggota pengganti antar waktu yang semula hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya menjadi lima tahun, sesuai Pasal 5 ayat (1) UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pengawas Keuangan. Sedangkan mekanisme pengangkatan anggota pengganti tidak mengalami perubahan.