P Pajak penghasilan merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak, termasuk juga bagi atlet Indonesia yang berpartisipasi dalam Olimpiade Paris 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber penghasilan yang diterima oleh atlet Indonesia yang berpartisipasi dalam Olimpiade Paris 2024, kebijakan perpajakan yang berlaku atas penghasilan tersebut, serta membandingkannya dengan sistem perpajakan di negara lain. Atlet memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, seperti gaji rutin dari klub atau federasi, bonus dari pemerintah, pendapatan dari sponsor, serta hadiah dari kompetisi internasional. Bonus yang diberikan pemerintah tetap dikenakan pajak, namun begitu pemerintah memberikan insentif berupa pajak yang terutang atas bonus tersebut akan ditanggung oleh negara, sementara gaji dan pendapatan lainnya dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PPh Pasal 21 dikenakan atas gaji dan honorarium yang diterima atlet dari klub maupun federasi yang menaunginya, dan PPh Pasal 23 berlaku untuk pendapatan dari sponsor maupun endorsement, sedangkan PPh Final Pasal 4 ayat (2) diterapkan pada hadiah yang diperoleh atlet dari kompetisi nasional maupun internasional. Dalam hal hadiah dari luar negeri, mekanisme kredit pajak luar negeri melalui Pasal 24 UU PPh dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak berganda. Dengan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, atlet dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal dan memanfaatkan insentif yang diberikan oleh negara.