I Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak dan beragam. Dengan jumlah penduduk yang banyak tentu kebutuhan bagi penduduk pun begitu banyak dan beragam. Untuk itu, Negara membutuhkan sumber penerimaan guna membiayai pengeluarannya, salah satu sumbernya yaitu pajak. PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang memberikan kontribusi besar terhadap negara. Karena memiliki dampak yang signifikan bagi negara, maka diperlukan kesadaran yang besar dari wajib pajak untuk menyetorkan pajakpenghasilan Pasal 23 tersebut ke kas negara. PT XXY adalah perusahaan atau instansi wajib pungut/potong yang memungut/memotong PPh Pasal 23 terhadap vendor atas transaksi sewa dan jasa.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk meninjau pemenuhan kewajiban pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pada PT XXY sudah sesuai dengan peraturan perundang –undangan Pajak yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK No 141/PMK.03/2015, SE-35/PJ/2010, atau PMK No 242/PMK.03/2014.Berdasarkan hasil penelitian data dari PT XXY. PT XXY sudah sepenuhnya sesuai dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dan sudah melakukan pencatatan jurnalAkuntansi Perpajakan PPh Pasal 23 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.