P Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat vital dalam membiayai kegiatanNegara. Salah satu penerimaan kas negara adalah pajak penghasilan. PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang memberikan kontribusi besar terhadap negara. Karena memiliki dampak yang signifikan bagi negara, maka diperlukan kesadaran yang besar dari wajib pajak untuk menyetorkan pajak penghasilan pasal 23 tersebut ke kas negara. PT HLI adalah perusahaan atau instansi wajib pungut/potong yang memungut/memotong PPh Pasal 23terhadap vendor atas transaksi sewa dan jasa.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk meninjau pemenuhan kewajiban pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pada PT HLI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pajak yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK No 141/PMK.03/2015, SE-35/PJ/2010, atau PMK No 242/PMK.03/2014.Berdasarkan hasil pengumpulan data dari PT HLI. PT HLI belum sepenuhnya sesuai dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi jasa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 jenis jasa lain dan sudah melakukan pencatatan Akuntansi Perpajakan PPh Pasal 23 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.