D Di Indonesia, hampir seluruh penghasilan bisa dikenakan pajak khususnya pada PPh Pasal 23. Oleh karena itu, pemahaman tentang prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan sangatlah penting, mulai dari pemotongan, penyetoran sampai kepada pelaporan. Salah satu objek dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Jasa Manajemen, yang mengandung maksud bahwa pajak yang dikenakan penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 terjadi akibat adanya transaksi antara dua pihak, dimana pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 kepada kantor pajak yang akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu yang berlaku dan Dasar Pengenaan Pajak tertentu pada saat penghasilan itu diterima atau diperoleh, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan atas kewajiban pajaknya. PT XYZ, mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan kewajiban PPh pasal 23 atas Jasa Manajemen sesuai dengan Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan PMK No.243/PMK.03/2014. Pada Tugas Akhir ini penulis melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban PPh pasal 23 atas Jasa Manajemen pada PT XYZ Tahun 2018 yang menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan kewajiban pajak PT XYZ sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, walaupun ada keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan.