DETAIL KOLEKSI

Tinjauan pelaksanaan perhitungan pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPH pasal 23 atas Jasa di PT Bumilanggeng Perdanatrada tahun 2016

5.0


Oleh : Riski Rinaldi

Info Katalog

Nomor Panggil : 2017_TA_PK_024.14.065

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2017

Pembimbing 1 : Sri Wijihastuti

Subyek : Income tax article 23;Tax accounting

Kata Kunci : Income tax article 23

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2017_TA_PK_02414065.Halaman-Judul-pdf.pdf
2. 2017_TA_PK_02414065-Bab-1.pdf
3. 2017_TA_PK_02414065-Bab-2.pdf
4. 2017_TA_PK_02414065-Bab-3.pdf
5. 2017_TA_PK_02414065-Bab-4.pdf
6. 2017_TA_PK_02414065-Bab-5.pdf
7. 2017_TA_PK_02414065-Daftar-Pustaka.pdf
8. 2017_TA_PK_02414065-Lampiran.pdf

D Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dari tahun ke tahun telah banyak dilakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Metode yang dilakukan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir adalah Metode Pengamatan Langsung, Metode Tanya Jawab dan Metode Kepustakaan.Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah menjelaskan tinjauan pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 atas Jasa Tahun 2016 pada PT Bumilanggeng Perdanatrada dan apakah pelaksanaan perhitungan, pemotongan,penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 Jasa Sehubungan dengan PenggunaanHarta yang dilakukan oleh PT Bumilanggeng Perdanatrada Tahun 2016 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.Dari Hasil Laporan Tugas Akhir ini yang telah dibahas dapat di jelaskan bahwa PTBumilanggeng Perdanatrada telah melakukan pemotongan pajak sesuai dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 dengan tarif sebesar 2% dan yang tidak memiliki NPWP maka tarif pajak yang dikenakan sebesar 4% dari jumlah bruto. Untuk Penyetoran PT Bumilanggeng Perdanatrada masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010. Secara garis besar Laporan Tugas Akhir ini, Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 oleh PT Bumilanggeng Perdanatrada sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

I In state finance structure, duties and functions of tax revenue is run by the Directorate General of Taxes under the Treasury Department the Republic of Indonesia. From year to year have been conducted a variety of policies to increase tax revenue as a source of state revenues. A method of duty in writing the Report by the End is a Method of Direct Observation, a Method of Integration and a Method of Literature.The purpose of writing the Report on the Task of theEnd of this is explained recording of Income Tax Article 23 of Service Year 2016 at PT Bumilanggeng Perdanatrada and whether the implementation of calculation, deduction, deposit, reporting and recording of Income Tax Article 23 Services in connection with the Use of Treasures conducted By PT Bumilanggeng Perdanatrada Year 2016 is in accordance with the provisions of Law No.36 of 2008.From this Final Report Result that can be explained, PT Bumilanggeng Perdanatrada has conducted tax deduction in accordance with Regulation of the Minister of Finance Number 244 / PMK.03 / 2008 with 2% tariff and which has no NPWP then the tax rate charged is 4% gross. For Deposit of PT Bumilanggeng Perdanatrada still not in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 80 / PMK.03 / 2010. In general outline of this Final Report, the author reclaims calculations, deductions, deposits, reporting and recording of Article 23Income by PT Bumilanggeng Perdana trada In accordance with the Laws and Regulations in Indonesia.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?