I Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak dan beragam.Dengan jumlah penduduk yang banyak tentu kebutuhan bagi penduduk pun begitu banyak dan beragam. Untuk itu, Negara membutuhkan sumber penerimaan guna membiayai pengeluarannya, salah satu sumbernya yaitu pajak. PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang memberikan kontribusi besar terhadap negara. Karena memiliki dampak yang signifikan bagi negara, maka diperlukan kesadaran yang besar dari wajib pajak untuk menyetorkan pajak penghasilan pasal 23 tersebut ke kas negara. PT XYZ adalah perusahaan atau instansi wajib pungut/potong yang memungut/memotong PPh Pasal 23 atastransaksi jasa.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk meninjau pemenuhan kewajiban pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pada PT XYZ sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan Pajak yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK No 244/PMK.03/2008, 141/PMK.03/2015, PMK No 242/PMK.03/2014 atau 243/PMK.03/2014 dan UU No.36 Tahun 2008.Berdasarkan hasil pengumpulan data dari PT XYZ. PT XYZ sudah sepenuhnya sesuai dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi jasa sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 jenis jasa lain dan sudah melakukan pencatatan Akuntansi Perpajakan PPh Pasal 23 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.