P Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dipotong atas beberapa jenis penghasilan yang ketetapannya berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) tentang Pajak Penghasilan, sifat dari pemotongannya bersifat final artinya tidak dapat menjadi kredit pajak atau pengurang bagi pihak yang dipotong tersebut (Penyedia Jasa). Jumlah Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Tahun 2016 yang dipotong oleh PT. HIAS RITEL INDONESIA adalahsebesar Rp. 261,651,132.Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metodepengamatan langsung (observasi), metode tanya jawab (interview), dan metode kepustakaan.Perumusan masalah dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah bagaimana pemenuhan kewajiban pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PT. HIAS RITEL INDONESIA tahun 2016 menurut ketentuan pajak yang berlaku, kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban tersebut serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?. Sedangkan tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yangpenulis lakukan adalah untuk mengetahui pemenuhan kewajiban pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PT. HIAS RITEL INDONESIA tahun 2016 menurut ketentuan pajak yang berlaku, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban tersebut serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.Dalam pelaksanaannya, PT. HIAS RITEL INDONESIA melakukan pemotonganpajak dengan menggunakan sistem yang dinamakan FINeST dimana dengan sistem ini PT. HIAS RITEL INDONESIA dapat melakukan kegiatan perpajakannya dengan efisien dan efektif. PT. HIAS RITEL INDONESIA telah memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melakukan pemotongan sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait penetapan tarif pemotongan salah satunya adalah PP Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi dan PP Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah Dan/ Atau Bangunan. PT. HIASRITEL INDONESIA juga melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan PMK Nomor 80/PMK.0P3/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak yaitu dengan kebijakan berupa pengumpulan data-data yang akan disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya .