D Dalam rangka memikat minat pelanggan, para penyelenggara uang elektronik menawarkan cashback. PT. ABC dan PT. XYZ termasuk penyelenggara uang elektronik yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan telah memberikan cashback kepada pelanggan pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelaksanaan kewajiban perpajakan atas cashback yang diberikan oleh PT. ABC dan PT. XYZ pada tahun 2021. Berdasarkan peraturan yang berlaku, cashback dapat dikurangkan dari penghasilan bruto PT. ABC dan PT. XYZ pada tahun 2021 dengan syarat melampirkan daftar pelanggan penerima cashback pada Daftar Nominatif saat melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Selain itu, cashback yang diberikan oleh PT. ABC dan PT. XYZ harus dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. ABC dan PT. XYZ tidak memasukkan daftar pelanggan penerima cashback pada Daftar Nominatif dan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 23 atas cashback yang diberikan. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut karena terdapat kendala bagi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penerapan peraturan perpajakan atas cashback. Kendala bagi Wajib Pajak adalah tidak adanya aturan yang secara lugas dan jelas mengatur tentang cashback. Bagi DJP terdapat kendala dalam melakukan validasi pemotongan Pajak Penghasilan 21 dan/atau 23 karena jumlah cashback yang diberikan banyak dan dalam nominal tidak terlalu besar.