I Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang pada saat ini tengah aktif melaksanakan pembangunan nasional. Untuk menjalankan pemerintahan dan mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui bahwa sektor pajak merupakan salah satu sektor yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara yang diharapkan dapat menjadi sektor pendukung dalam pembiayaan pembangunan dan mampu megurangi hutang negara terhadap hutang luar negeri. Jenis pajak yang paling potensial jumlahnya adalah pajak penghasilan (PPh). Tujuan penulisan tugas akhir ini yaitu untuk meninjau pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang dilakukan PT ABN pada tahun 2017.Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan PT ABN tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan PMK No.244/PMK.03/2008 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.