I Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang pada saat ini tengah aktif melaksanakan pembangunan nasional. Untuk menjalankan pemerintahan dan mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui bahwa sektor pajakmerupakan salah satu sektor yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara yang diharapkan dapat menjadi sektor pendukung dalam pembiayaan pembangunan dan mampu megurangi hutang negara terhadap hutang luar negeri. Jenis pajak yang paling potensial jumlahnya adalah pajak penghasilan (PPh). Tujuan penulisan tugas akhir ini yaitu untuk memahami bagaimna pelaksanaa atas pemenuhan kewajiban Pajak Pengasilan Pasal 23yang dilakukan oleh PT MSL pada masa Desember 2018. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan PT MSL tahun 2018 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan PMK No.244/PMK.03/2008 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.