P endaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan - satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang - bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak - hak tertentu yang membebaninya berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi H. Abdul Rachman Saleh sebagai pemilik tanah dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Baktiparamita Putrasama dan Ng Ming Hong?; dan Apakah putusan hakim Pengadilan NegeriJakarta Selatan dalam menetapkan H.Abdul Rachman Saleh sebagai pemegang hak atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.9698/Pegangsaan Dua sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Tanah Nasional Indonesia?. Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dengan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif , maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap H .Abdul Rachman Saleh sebagai pemegang hak atas tanah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT.Baktiparamita Putrasama dan Ng Ming Hong yang tepat adalah berdasarkan perlindungan hukum represif, yaitu dimana negara memberikan sanksi berupa denda ganti rugi karena telah terjadi suatu sengketa dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT.Baktiparamita Putrasama dan Ng Ming Hong; dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menetapkan H. Abdul Rachman Saleh sebagai Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan No.9698/Pegangsaan Dua sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Tanah Nasionallndonesia terutama Pasal60 ayat (3) PMNA No. 3 Tahun 1997.