P Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung dan bersifat objektif, artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain penanggung pajak tidak menyetorkan secara langsung pajak yang ia tanggung. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui sistem pemungutan pajak pertambahan nilai menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang MewahDalam mencapai tujuan tersebut diperlukan usaha untuk meningkatkan dana yang tidak sedikit. Agar penerimaan pajak dapat maksimal perlu ditingkatkannya kualitas pelayanan di bidang perpajakan. Pemerintah pun terus melakukan kemudahan kepada wajib pajak saat melakukan pembayaran dan pelaporan seperti dikeluarkannya PER-26/Pj/2014 tentang sistem pembayaran secara elektronik atau bisa disebut e-billing dan per-tanggal 1 April 2018 wajib pajak harus melaporkan PPN nya dengan cara online (e-filling) sesuai dengan PMK-09/PMK.03/2018 tantang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang surat pemberitahuan. PT. ABC dalam melaksanakan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporannya mengalami kendala berupa berbedanya nilai antara SPT masuk dan keluaran dengan general ledgernya Kendala-kendala dalam menghitung perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas transaksi penjualan Pajak Pertambahan Nilai pada PT ABC tersebut akibat internal control yang belum dapat ditangani dengan baik. PT ABC dalam mengatasi kendala-kendala tersebut telah melakukan upaya dengan meningkatkan kinerja outsource dalam memelihara data yang dibutuhkan oleh perusahaan walaupun belum terlaksanakan secara maksimal.