P Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang harus dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Semua barang dan jasa pada prinsipnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai kecuali yang diatur lain dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4A ayat (3) dan (4). Tarif pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. PT TBSMD bertindak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Penulis mengambil tujuan masalah yaitu, Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan kewajiban PajakPertambahan Nilai (PPN) oleh PT TBSMD masa Januari-Juni 2017, Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT TBSMD masa Januari-Juni 2017 telah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku,Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh PT TBSMD dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari-Juni 2017 dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Untuk mengetahui pencatatan jurnal akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT TBSMD. Dalam pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, PT TBSMD berpedoman pada Ketentuan Undang- Undang No. 42 Tahun 2009, PMK No.242/PMK.03/2014, PMK No.243/PMK.03/2014 dan terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan tersebut. PT TBSMD mempunyai kewajiban untuk melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. PT TBSMD mengalamikendala dalam pelaksanaan penyetoran dan pelaporan. Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Telat setor yang dilakukan oleh PT TBSMD akan dikenakan sanksi sebesar 2% x banyak bulan terlambat x PPN yang harus disetor dan keterlambatan pelaporan sebesar Rp.500.000.