P Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai didasari atas tingkat kemampuan mengonsumsi barang dan jasa yang menurut undang-undang objek pajak tersebut telah ditetapkan sebagai Barang dan Jasa Kena Pajak (BKP dan JKP), yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assessment System dimana Wajib Pajak yang menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai mengenai perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan serta Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dapat menimbulkan pajak Kurang Bayar atau Pajak Lebih Bayar pada PT XYZ. Selain itu, Laporan Tugas Akhir ini juga untuk menganalisis penerapan PMK Nomor 37/PMK.03/2015 tentang penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk memungut, menyetor dan melapor pajak di PT XYZ. Penunjukan PT XYZ sebagai WAPU bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara di sektor pajak. Sehingga, PT XYZ harus menerapkan dua peraturan perpajakan yang berlaku ini. Adapun metode yang digunakan yaitu dengan studi pustaka dan studi lapangan yaitu dengan cara melakukan studi pustaka, observasi dan tanya jawab. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan PPN WAPU dan Non WAPU hampir telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Baik dari segi perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya walaupun masih terdapat beberapa hambatan dan masalah seperti ketidaksesuaian pada nomor dan kode seri faktur pajak.