P Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan pada tingkat kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa yang menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 objek pajak tersebut telah ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung, yaitu disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak..Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan Faktur Pajak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.Penerbitan faktur pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai melakukan Pemungutan , Penyetoran, pelaporan serta Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dapat menimbulkan pajak Kurang Bayar atau Pajak Lebih Bayar pada PT Hasjrat Abadi apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode yang digunakan yaitu dengan studi pustaka dan studi lapangan yaitu dengan cara melakukan observasi dan tanya jawab. Dari hasil penelitian dapat disimpulakn bahwa penerapan PPN hampir telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Baik dari segi pengunaan aplikasi E-faktur walaupun masih terdapat beberapa kendala seperti koneksi internet, dan komputer yang harus diganti