Analisis penerapan standar harga satuan pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (studi kasus pada pemerintah provinsi DKI Jakarta)

DETAIL KOLEKSI

Analisis penerapan standar harga satuan pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (studi kasus pada pemerintah provinsi DKI Jakarta)

Oleh : Riska Amanda

Info Katalog

Nomor Panggil : 023002008037

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2022

Pembimbing 1 : Deliza Henny

Subyek : Corporate governance - Management;Program budgeting

Kata Kunci : standard unit price, internal control, local government budget.

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2022_TA_SAK__023002008037_Halaman-Judul.pdf	11
2.	2022_TA_SAK__023002008037_Lembar-Pengesahan.pdf	6
3.	2022_TA_SAK__023002008037_Bab-1-Pendahuluan.pdf	15
4.	2022_TA_SAK__023002008037_Bab-2-Tinjauan-Pustaka.pdf	22
5.	2022_TA_SAK__023002008037_Bab-3-Metode-Penelitian.pdf	14
6.	2022_TA_SAK__023002008037_Bab-4-Analisis-dan-Pembahasan.pdf	161
7.	2022_TA_SAK__023002008037_Bab-5-Kesimpulan.pdf	15
8.	2022_TA_SAK__023002008037_Daftar-Pustaka.pdf	2

Abstrak
Abstract

P enelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa penerapan standar harga satuan pada penyusunan APBD (studi kasus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) serta untuk mengetahui proses penyusunan SHS, apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan SHS pada penyusunan APBD dan solusi apa solusi yang dapat dilakukan atas kendala yang dihadapi dalam penerapan SHS pada penyusunan APBD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tim penyusun SHS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan SHS dilakukan oleh Unit Pengelola Standar Harga BPKD Provinsi DKI Jakarta, penentuan harga SHS berdasarkan survey pasar, surat penawaran harga dari penyedia, Peraturan Pemerintah SUPat/Daerah, dan rincian RAB. Faktor penyesuaian yang diperhitungkan dalam penentuan harga SHS antara lain inflasi, estimasi kenaikan kurs mata uang asing, pajak, biaya instalasi dan pengiriman. Proses penyusunan SHS melalui sistem informasi yang beralamat di www.eharga.jakarta.go.id. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SHS pada penyusunan APBD antara lain perubahan harga di tahun pelaksanaan anggaran, SDM, pengendalian internal yang tidak dijalankan dengan baik, Peran TAPD dan peralihan konsultan sistem informasi

T his study is a descriptive qualitative research that aims to analyze the implementation of standard unit price in the preparation of the APBD (case study on the DKI Jakarta Provincial Government) and to find out the process of preparing the SUP, what are the inhibiting factors of the implementation of SUP in the preparation of the APBD and what solutions of it. Data collection techniques were carried out through interviews with the SUP drafting team of the DKI Jakarta Provincial Government.The results showed that the preparation of SUP was carried out by the Unit Management Price Standard of BPKD DKI Jakarta Province, the determination of the SUP price was based on a market price, a letter of price quotation from the provider, Central/Regional Government Regulations, and details of the RAB. Adjustment factors taken into account in determining the price of SUP include inflation, estimated increase in foreign exchange rates, taxes, installation and delivery costs. The process of preparing the SUP through the information system at www.eharga.jakarta.go.id. Constraints faced in implementing SUP in the preparation of the APBD include price changes in the year of budget execution, human resources, internal controls that are not implemented properly, the role of TAPD and the transition of information system consultants.