B erdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, diketahui masih terdapat kekurangan dalam sistem pengendalian intern meskipun Kementerian/Lembaga telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Untuk itu, pengendalian intern atas pelaporan keuangan harus diimplementasikan bagi seluruh satuan kerja pemerintah. Kementerian X sebagai lembaga negara tidak terlepas dari kelemahan atas sistem pengendalian intern. Evaluasi implementasi PIPK dan peran Inspektorat Jenderal selaku pihak luar manajemen merupakan tujuan penelitian ini. Metode kualitatif digunakan pada penelitian ini. Wawancara, observasi, serta dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan menggunakan PMK Nomor 17/PMK.09/2019. Hasil penelitian berupa evaluasi dan saran untuk peningkatan kualitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan dan peran Inspektorat Jenderal dalam rangka memberikan nilai tambah dan mencapai tujuan organisasi. Kementerian X belum menerapkan seluruh tools pada PMK 17/PMK.09/2019 secara memadai, serta kebijakan internal terkait PIPK masih terdapat kelemahan dan perlu dievaluasi. Selain itu, penentuan akun signifikan belum ideal, penelitian ini memberikan rekomendasi akun signifikan. Inspektorat Jenderal belum sepenuhnya mengoptimalkan peran quality assurance. Penelitian ini memberikan usulan program kerja dan SOP reviu terhadap PIPK.