P esatnya perkembangan waralaba dan kontribusinya yang cukup besar terhadap perekonomian nasional mendorong pemerintah untuk memberikan ruang dalam bentuk pengecualian terhadap berlakunya peraturan persaingan usaha. namun, dalam praktiknya, pengecualian ini justru dapat menimbulkan risiko terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. sehingga rumusan permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana batasan dan pengaturan pengecualian waralaba menurut hukum persaingan usaha di indonesia dan australia. selain itu juga mengenai bagaimana peran kppu dan accc sebagai lembaga pengawas, dalam melakukan pengawasan terhadap waralaba yang berpotensi melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sehingga tidak dapat dikecualikan. untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tipe penelitian normatif dengan bersifat deskriptif, dan menggunakan data primer serta sekunder yang kemudian diolah menggunakan metode kualitatif. kemudian penarikan kesimpulan dari penelitian ini akan dilakukan dengan metode induktif. hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengecualian terhadap waralaba, baik di indonesia maupun australia, tidak dapat diterapkan secara mutlak. lembaga pengawas persaingan usaha masing-masing negara perlu mempertimbangkan melalui berbagai kriteria batasan terkait dampak kegiatan usaha waralaba terhadap persaingan, serta isi dari perjanjian waralaba itu sendiri. para pelaku usaha waralaba juga perlu memahami secara jelas bahwa kegiatan usaha mereka harus tetap mengikuti kaidah dan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.