P Perkawinan Beda Agama adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan warganegara Indonesia yang agamanya masing-masing berbeda. Pokok permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah 1) Apakah perkawinan beda agama diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? dan 2) Apakah putusan Hakim dalam memutus perkara Nomor26/P.dt.G/2014/PN.grt telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? Untuk menjawab permasalahan metode penelitian dilakukan secara yuridis-normatif, sifat penelitian deskriptif analisis, data yang digunakan data sekunder, pengolahan data dilakukan secara kualitatif, pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur, Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai larangan perkawinan yang ada pada Pasal 8 butir (f), bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam larangan perkawinan diatur lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab IV. Perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh Dede Maesaroh dan Jabaris Simanihuruk tidak sesuai dengan Undang-Undang, karena tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dan termasuk kedalam larangan perkawinan yang ada pada Pasal 8 butir (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.