Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2010-2019
N egara INDONESIA merupakan negara berkembang yang berfokus kepada pembangunan ekonomi dimana berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor dari kesejahteraan juga berupa pendapatan dimana Berdasarkan Undang-Undang no 13 tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah terpenuhinya kebutuhan dan/atau kebutuhan lahir batin, baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Upah Minimum juga ditetapkan berdasarkan tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota dan dilihat secara pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau Inflasi di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi, Kebutuhan Hidup Layak, Indeks Pembangunan Manusia, (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) TPAK dan Jumlah penduduk berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi data panel dengan uji chow dan uji hausman bahwa hasil menunjukkan Fixed Effect (FEM) adalah model regresi data panel yang paling tepat. Jenis data yang digunakan berupa gabungan dari data time series (Periode 2010-2019) dan cross section ( 34 Provinsi di Indonesia ) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bappenas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa variabel yang ber[engaruh signifikan adalah Pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, Kebutuhan Hidup Layak dan Indeks Pembangunan Manusia dan hasil variabel bebas yang diteliti sebesar 98,12% dan sisanya sebesar 1,88% dijelaskan oleh variabel lain tetapi tidak dimasukkan kedalam model. yakni Pentumbuhan ekonomi, Pendapatan perkapita, Inflasi, KHL, Indeks Pembangunan Manusia, TPAK dan Jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi di Indonesia tahun 2010-2019. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dalam Upah yang akan diterima di setiap Provinsi di Indonesia.
I NDONESIA is a developing country that focuses on economic development which is related to people's welfare. One of the factors of welfare is also in the form of income. Based on Law No. 13 of 2003 it is stated that the welfare of workers/labourers is the fulfillment of needs and/or inner and outer needs, both inside and outside the working relationship. The Minimum Wage is also determined based on the provincial level and Regency/City level and is seen in terms of economic growth in an area or Inflation in Regency/City. Therefore, this study aims to determine whether economic growth, per capita income, inflation, decent living needs, human development index, LFPR and population have an effect on the provincial minimum wage in Indonesia. The analytical method used in this research is using panel data regression analysis with Chow test and Hausman test that the results show Fixed Effect (FEM) is the most appropriate panel data regression model. The type of data used is a combination of time series data (2010-2019 period) and cross section (34 provinces in Indonesia) sourced from the Central Statistics Agency and Bappenas. The results of this study indicate that several variables that have a significant effect are economic growth, per capita income, Decent Living Needs and the Human Development Index and the results of the independent variables studied are 98.12% and the remaining 1.88% is explained by other variables but not included in the model. namely Economic growth, per capita income, inflation, KHL, Human Development Index, TPAK and population simultaneously have a significant effect on the Provincial Minimum Wage in Indonesia in 2010-2019. This study aims to improve the welfare of workers in wages that will be received in every province in Indonesia.