D ari tahun ke tahun peranan pajak dalam pembiayaan APBN terus meningkat. Salah satu upaya penting dalam mengamankan penerimaan Negara dari sektor pajak adalah tindakan penagihan atas tunggakan pajak yang dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemenuhan kewajiban perpajakan dimulai dengan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak maka dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak (SKP). Apabila Wajib Pajak tidak segera melunasi utang pajak yang telah ditetapkan dalam SKP tersebut maka akan menimbulkan adanya tunggakan pajak. Dari tunggakan yang belum dilunasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penagihan. Pelaksanaan penagihan diawali dengan melakukan pendekatan persuasif, yaitu dengan menghimbau para Wajib Pajak yang masih mempunyai tunggakan agar segera melunasi tunggakan pajaknya. Namun apabila belum mendapat respon dari Wajib Pajak, maka pihak KPP menindaklanjutinya dengan pelaksanaan Penagihan Aktif, yaitu dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanaan Penyitaan (SPMP) sampai dengan pelaksanaan Lelang. Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu.