à Kekuatan pajak menjadi sektor utama dalam mempengaruhi tingkat penerimaan Negara untuk melakukan pembangunan nasional dan mensejahterakan rakyat indonesia. Di samping Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai merupakan peralihan kekayaan berupa iuran wajib dari sektor swasta ke sektor publik (Negara) atas transaksi yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. PT ABC merupakan bagian dari sektor swasta yang telah mengukuhkan badan usaha sebagai Pengusaha Kena Pajak yang wajib melaksanakan kewajiban perhitungan sendiri, pemungutan, dan pelaporan serta penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan UU No. 42 Tahun 2009.Tujuan dari penelitian melakukan peninjauan pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT ABC sebagai Pengusaha Kena Pajak apakah sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah dan ketentuan umum perpajakan lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah riset lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum PT ABC sudah melakukan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu UU No.42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBm. Selain itu, pencatatan jurnal akuntansi perpajakan yang dilakukan PT ABC telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Namun, PT ABC mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN yang mengakibatkan perusahaan dikenakan denda dan sanksi administrasi.