DETAIL KOLEKSI

Kapal bendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin usaha perikanan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (studi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 16/PID.SUS-PRW2017/PN MDN)

Oleh : Irmawati

Info Katalog

Nomor Panggil : 2021/I/137

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2021

Pembimbing 1 : Endang Pandamdari

Subyek : Fishing - Law and legislation

Kata Kunci : agrarian law, fisheries law, siup

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2021_TA_SHK_010001700221_Halaman-Judul.pdf
2. 2021_TA_SHK_010001700221_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2021_TA_SHK_010001700221_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2021_TA_SHK_010001700221_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 50
5. 2021_TA_SHK_010001700221_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf
6. 2021_TA_SHK_010001700221_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf 15
7. 2021_TA_SHK_010001700221_Bab-5_Kesimpulan.pdf
8. 2021_TA_SHK_010001700221_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2021_TA_SHK_010001700221_Lampiran.pdf

N Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang sebagaian besar wilayahnya merupakan perairan. Orang yang ingin melakukan kegiatan usaha perikanan wajib memiliki Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nornor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada pasa! 26 ayat (1). Pokok masalah dalam skripsi ini Bagaimana kegiatan usaha penangkapan ikan yang dilakukan Ibrahim tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan? Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Medan No. 16/pid.sus/Prk/2017/PN Mdn dalam menyelesaikan adanya kapal bendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP)? Jenis penelitian ini deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penangkapan ikan yang dilakukan oleh Ibrahim bertentangan dengan UU Perikanan karena tanpa memiliki SIUP. Putusan pengadilan negeri medan dalam menyelesaikan adanya kapal bendera Indonesia melakukan penangkapan ikan tanpa SIUP menjatuhkan pidana selama 2 tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan membayar biaya perkara Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 35 Judul)

Analisis yuridis terhadap pemanfaatan jalan di pasar tanah abang oleh pedagang kaki lima berdasakan Perda DKI No. 8 Tahun 2007 Jo Perda DKI No. 3 Tahun 2009
FH - Usakti
Kajian yuridis pemanfaatan ruang bawah tanah untuk kepentingan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) segmen bawah tanah oleh PT. MRT Jakarta 3.8
FH - Usakti
Eksistensi tanah jabatan (bengkok) bagi pejabat desa setempat menurut hukum adat di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap warga dalam sengketa pertanahan dengan TNI AL di Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan - Provinsi Jakarta Timur 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap tanah bekas Grant Sultan di DIY berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap hak penguasaan atas tanah di komplek perumahan TNI angkatan darat Bearland berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan kawasan pesisir di pantai Sendangbiru Kabupaten Malang Jawa Timur yang berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria 0.0
FH - Usakti
Kajian yuridis pembatalan undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air berdasarkan putusan mahkamah kosntitusi Nomor 85/PUU-XI/2013
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai hubungan hukum antara warga kampung pulo dengan tanah yang ditempatinya menurut peraturan perundang-undangan pertnahan
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap berupa pukat harimau (jaring trawl) di perairan/laut kabupaten pasaman barat, sumatera barat berdasarkan undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (studi kasus Anton 1.7
FH - Usakti
Analisis yuridis pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dari Depok-Antasari berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 5.0
FH - Usakti
Kepemilikan hak atas tanah karena perbuatan melawan hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi No.5/PDT/2018/PT.JMB
FH - Usakti
Perlindungan hukum penerima pengalihan kredit pemilikan rumah yang tidak disertai pembebanan hak tanggungan (studi putusan pengadilan negeri Denpasar nomor: 41/pdt.g/2017/ pn.dps)
FH - Usakti
Kajian yuridis penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin penangkapan ikan (sipi) ditinjau dari undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (studi kasus putusan nomor 210/pid.sus/2019/pn.kpg) 3.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penjualan benih lobster tanpa memiliki surat izin usaha perikanan (studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 382/PID.SUS-PRK/2018/PN BYW) 5.0
FH - Usakti
Analisa yuridis penangkapan ikan oleh kapal yang menggunakan surat izin penangkapan ikan (sipi) dari kapal lain (studi putusan /793/pid.sus/2016/Pengadilan Negri Denpasar)
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan budidaya benih lobster berdasarkan undang-undang no. 31 tahun 2004 tentang perikanan (studi putusan pengadilan negeri Jambi nomor 383/Pid.Sus/2019)
FH - Usakti
Kajian yuridis mengenai pembatalan akta hibah tanah hak milik no. 28/PPAT/Kec.Ltk/III/2003 (studi atas putusan pengadilan negeri Larantuka No. 7/Pdt.G/2016/PN.Lrt)
FH - Usakti
Analisis pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Depok berdasarkan sebaran pendudukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Depok tahun 2012-2032
FH - Usakti
Pelaksanaan penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan Jakarta Barat
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis terhadap sengketa penguasaan tanah antara Hamidah dan PT. Hotel Indonesia Natour di Kelapa Gading, Jakarta Utara (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459 K/Pdt/2013)
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap penetapan tanah terlantar atas tanah hak guna usaha nomor 05/BANGKA kepunyaan PT. Swarna Nusa Sentosa
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran tata ruang pada pembangunan Hotel Sahid Cleveland di Kawasan Bandung Utara (KBU) berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pelaksananya
FH - Usakti
Kajian yuridis penangkapan ikan tanpa surat izin usaha perikanan (SIUP), ditinjau dari undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 2382 K/Pid.Sus/2016)
FH - Usakti
Pengelolaan kawasan perkotaan dalam rangka penanggulangan banjir di kabupaten kudus, Jawa tengah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional dan peraturan daerah nomor 16 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Kudus 5.0
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap sengketa kepemilikan tanah hak milik di Desa Pererenan, Badung-Bali
FH - Usakti
Analisis yuridis pembatalan sertifikat hak milik nomor 00809 / Kelurahan Pasir Gunung Selatan (Studi kasus berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara Bandung nomor 65/g/2018/PTUN.Bdg)
FH - Usakti
Sinkronisasi pengaturan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Malang Berdasarkan PERMEN ATR/BPN No 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
FH - Usakti
Pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Pakualam, Tangerang Selatan berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap 2.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap Program Nasional Agraria (PRONA) di Kota Administrasi Jakarta Utara setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penolakan pendaftaran jual beli tanah di kantor pertanahan Tangerang Selatan (studi kasus: 465/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt)
FH - Usakti
Kajian yuridis hak pakai atas tanah bagi warga negara asing di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah no. 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia
FH - Usakti
Kajian yuridis larangan rangkap jabatan/profesi bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
FH - Usakti
Tinjauan mengenai pemberian izin lokasi terhadap penanaman modal dalam negeri (studi Putusan Nomor 06 K/fUN/2012)
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo.
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?