DETAIL KOLEKSI

Penyalahgunaan garam industri menjadi garam konsumsi oleh PT Garam (Persero) berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Oleh : Alwin Rizky Priambodo

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018/I/004

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Renti Maharaini

Subyek : Commercial law;Consumer protection

Kata Kunci : consumer protection, salt import permit, salt import.

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2018_TA_HK_010001400035_Halaman-Judul.pdf
2. 2018_TA_HK_010001400035_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2018_TA_HK_010001400035_Bab-1.pdf
4. 2018_TA_HK_010001400035_Bab-2.pdf
5. 2018_TA_HK_010001400035_Bab-3.pdf
6. 2018_TA_HK_010001400035_Bab-4.pdf
7. 2018_TA_HK_010001400035_Bab-5.pdf
8. 2018_TA_HK_010001400035_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2018_TA_HK_010001400035_Lampiran.pdf

K elangkaan komoditi garam mengharuskan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan garam di Indonesia, dengan cara mengimpor garam. Pokok masalah: 1).Peraturan tentang impor garam di Indonesia terkait penyalahgunaan garam industri menjadi garam konsumsi yang dilakukan oleh PT Garam (Persero)? 2).Bentuk tanggung jawab dari PT Garam (Persero) atas penyalahgunaan garam industri menjadi garam konsumsi yang telah di distribusikan kepada konsumen? 3).Solusi yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan garam industri menjadi garam konsumsi oleh PT Garam (Persero)? Tipe penelitian normatif yuridis dan wawancara dengan Direktur Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Subdirektorat Barang Konsumsi Kementrian Perdagangan Republik Indonesia dan Penyidik Bareskrim Polri, Pengolahan data secara kualitatif, pengambilan kesimpulan dengan menggunakan penalaran deduktif. PT Garam (Persero) melanggar Pasal 4 huruf a dan c, Pasal 7 huruf a, b, dan d, Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, f, dan h, dan Pasal 10 huruf a, c, dan e Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis tanggung jawab PT Garam (Persero) adalah Product Liability. Dalam penerbitan izin impor garam konsumsi Kementrian Perdagangan Republik Indonesia kedepannya akan mengadakan rapat koordinasi dengan instansi pemerintahan, untuk menentukan apakah benar terjadi kekurangan garam industri dalam negeri.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 25 Judul)

Pengaruh penggunaan teknologi keuangan, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan terhadap inklusi keuangan.
FEB - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap konsumen pengguna hand sanitizer “antiseptic” yang mencantumkan klaim “anti corona” pada label produk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Tanggung jawab PT Honda Prospect Motor terhadap cacat produk otomotif kendaraan bermotor roda empat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
FH - Usakti
Pengembalian uang tiket pesawat dalam bentuk voucher travel terkait larangan terbang pada saat pandemi covid-19 berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Penggunaan data pribadi oleh Tokopedia berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Analisis perlindungan data pribadi konsumen pada perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (studi kasus penyelenggara jasa teknologi finansial rupiah plus/perdana).
FH - Usakti
Pelindungan hukum terhadap konsumen pengguna listrik DKI Jakarta terkait pemadaman listrik di wilayah Jabodetabek
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas suplemen viostin ds yang mengandung DNA babi yang diproduksi oleh PT. Pharos Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Analisis terhadap pemuatan iklan susu kental manis merek cap Enaak pada media massa berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 0.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen terkait pembatalan sepihak penerbitan tiket pesawat oleh PT. Trinusa Travelindo Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab pengembang (PT. Nusuno Karya) atas jual-beli rumah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindugan konsumen
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan konsumen pengguna jasa layanan kesehatan (studi kasus meninggalnya Tiara Debora Simanjorang di rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap peredaran mie samyang yang mengandung fragmen dna babi tanpa pemberian label ‘mengandung babi’ pada kemasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat keterlambatan penyerahan unit dalam pelaksanaan perjanjian jual beli apartemen Urban Heights BSD Tangerang berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus konsumen BP)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pelaksanaan tanggung jawab PT. Jaya Real Property, Tbk kepada Mery Kurniaty atas keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Tanggung jawab PT. Pharos Indonesia terhadap konsumen pengguna obat albothyl yang mengandung policresulen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 0.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen penghuni apartemen green pramuka city dalam menyampaikan pendapat dan/atau keluhannya berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap penayangan iklan motor Honda Vario dan Honda Revo oleh Lazada yang menyesatkan konsumen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen apartemen la city yang dipasarkan dengan sistem pre-project selling berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam ketentuan aplikasi Go-Jek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi kualitas produk beras merek maknyuss dan ayam jago berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen atas pemalsuan labelisasi halal terhadap produk bihun kekinian (Bikini) berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian pembiayaan multiguna antara AKM dengan PT. SIF berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengenai tarif dasar listrik
FH - Usakti
Upaya hukum pemulihan hak konsumen di Sektor Jasa Pendidikan Studi Kasus Yayasan Pendidikan X Melawan Djoni Sukohardjo 5.0
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?