P Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peran yang penting bagi penerimaan negara khususnya penerimaan pajak. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak yang di potong atas bunga, dividen, royalti, sewa dan jasa. Dengan tarif untuk bunga, dividen, dan royalti sebesar 15% dan sewa serta jasa sebesar 2%. Dalam pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23, PT Angkasa Pura Kargo berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, dan terdapat tidak kesesuaian dengan ketentuan tersebut. Selain melakukan pemotongan, PT Angkasa Pura Kargo juga mempunyai kewajiban untuk melakukan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. PT Angkasa Pura tidak mengalami kendala dalam melaksanakan pemotongan tetapi mengalami kendala dalam pelaksanaan penyetoran dan pelaporan yang membuat terjadinya keterlambatan penyetoran maupun pelaporannya. Penyetoran pajak dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan pajak dilakukan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. Telat setor yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Kargo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya. Untuk telat lapor yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Kargo akan dikenakan sanksi sebesar Rp100.000.