P Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dipotong atas beberapa jenisn penghasilan yang ketetapannya berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) tentang Pajak Penghasilan, sifat dari pemotongannya bersifat final artinya tidak dapat menjadi kredit pajak atau pengurang bagi pihak yang dipotong tersebut (penyedia jasa). Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Tahun 2015yang dipotong oleh Rumah Sakit Pusat Pertamina sebesar Rp 4,668,800 dan pada Tahun 2016 sebesar Rp 10,616,584.Perumusan masalah dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah bagaimana pelaksanaan kewajiban penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Rumah Sakit Pusat Pertamina. Apakah pelaksanaan kewajiban penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atasJasa Konstruksi pada Rumah Sakit Pusat Pertamina telah sesuai dengan ketemtuam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam kewajiban penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Rumah Sakit Pusat Pertamina serta solusi apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.Dalam pelaksanaannya, Rumah Sakit Pusat Pertamina telah memenuhi kewajibanperpajakannya yaitu melakukan penghitungan dan pemotongan sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait penetapan tarif pemotongan salah satunya adalah PP Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi. Rumah Sakit Pusat Pertamina juga melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan PMK Nomor 80/PMK.0P3/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak,Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak yaitu dengan kebijakan berupa pengumpulan data-data yang akan disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.