DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis hak untuk bebas dari penyiksaan menurut convention against torture and other cruel inhuman or degrading treatment or punishment (studi peristiwa dugaan penyiksaan oleh aparat keamanan terhadap demonstran Chile 18 oktober tahun 2019)

5.0

Oleh : Alysha Shalimar

Info Katalog

Nomor Panggil : 2021/I/022

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2021

Pembimbing 1 : Andrey Sujatmoko

Subyek : Torture (International law)

Kata Kunci : right to be free from torture, human rights, security forces, carabineros.

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2021_TA_SHK_010001600030_Halaman-Judul.pdf
2. 2021_TA_SHK_010001600030_Lembar-Pengesahan.pdf 4
3. 2021_TA_SHK_010001600030_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2021_TA_SHK_010001600030_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 28
5. 2021_TA_SHK_010001600030_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf
6. 2021_TA_SHK_010001600030_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf
7. 2021_TA_SHK_010001600030_Bab-5_Kesimpualan.pdf
8. 2021_TA_SHK_010001600030_Daftar-Pustaka.pdf 6
9. 2021_TA_SHK_010001600030_Lampiran.pdf

H ak bebas Penyiksaan merupakan hak untuk tidak disiksa. Terkait itu terjadi peristiwa dugaan penyiksaan terhadap demonstran Chile oleh aparat keamanan Chile. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apakah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Chile terhadap para demonstran yang terjadi pada tanggal 18 Oktober 2019 merupakan penyiksaan; Apa tanggung jawab negara Chile atas terjadinya penyiksaan terhadap para demonstran oleh aparat keamanan Chile pada insiden tahun 2019; skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan skripsi ini adalah: berdasarkan laporan Organisasi internasional dan nasional tindakan yang dilakukan adlaah tindakan penyiksaan; tanggung jawab negara dengan adanya Satisfaction, sampai Pemerintah Chile belum melakukan Restitusi, Rehabilitasi, dan Kompensasi pada korban.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 21 Judul)

Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dillakukan oleh Khmer Merah di Kamboja tahun 1975 - 1979 berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional 5.0
FH - Usakti
Kajian yuridis mengenai pemberian kewarganegaraan terhadap 12 relawan asal Indonesia oleh Negara Palestina
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tindakan deportasi terhadap warga negara asing 3.3
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tindakan diskriminatif oleh pemerintah Banda Aceh pada kasus pembubaran dan penangkapan paksa terhadap kelompok punk pada tahun 2011 berdasarkan international covenant on civil and political rights
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang kewenangan Ditjen Imigrasi untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap WNI 5.0
FH - Usakti
Peranan negara dalam melindungi tenaga kerja Indonesia yang mengalami persoalan keimigrasian di Arab Saudi
FH - Usakti
Analisis yuridis hak kebebasan berpendapat dan berekspresi (Freedom of Opinion and Expression) menurut hukum hak asasi manusia internasional (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik oleh Florence Sihombing) 1.7
FH - Usakti
Analisis terhadap pembatasan perlindungan hak kebebasan berekspresi dalam media sosial menurut hukum HAM Internasional (Studi kasus: Kasus Jerinx SID atas tuduhan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di media sosial) 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap upaya negara dalam pemenuhan hak terbebas dari perdagangan orang bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan di Irak berdasarkan protokol Palermo
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penghapusan video dalam media youtube oleh Google (periode 2010-2020) di Indonesia sebagai pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi berdasarkan hukum HAM Internasional
FH - Usakti
Analisis yuridis teori margin apresiasi (margin of appreciation) terhadap perlindungan hak kebebasan berekspresi menurut hukum hak asasi manusia internasional (studi kasus larangan penggunaan hijab di Prancis) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis pencabutan hak politik dalam ketentuan hak asasi manusia (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 92/ Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.)
FH - Usakti
Pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi di tinjau dari dimensi hak asasi manusia (studi penelitian tentang kasus Setya Novanto)
FH - Usakti
Pemenuhan hak atas jaminan sosial oleh Negara dalam kasus pemberhentian layanan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan bagi karyawan PT Freeport Indonesia
FH - Usakti
Perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi terhadap orasi Robertus Robet dalam aksi pemerhati Hak Asasi Manusia ditinjau menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
FH - Usakti
Penerapan prinsip siracusa terhadap hak kebebasan berekspresi di Indonesia
FH - Usakti
Perlindungan bagi Korban Extrajudicial Killings pada Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte terkait presumption of innocence di Filipina berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik)
FH - Usakti
Penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah oleh organisasi masyarakat dari perspektif hak asasi manusia dan prosedur penyelesaiannya (studi penelitian Gereja Santa Clara, Bekasi Utara)
FH - Usakti
Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak bebas dari penyiksaan bagi penyandang disabilitas berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional (Studi Kasus Di Galuh Foundation Bekasi)
FH - Usakti
Analisis yuridis pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan convention on the right of child (Studi Kasus 4.000 anak putus sekolah di Kendal, Jawa Tengah)
FH - Usakti
Analisis tanggung jawab negara terhadap hak bebas dari penyiksaan bagi narapidana ditinjau dari Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 (studi kasus terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu Kelas IIA Jakarta Timur) 5.0
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?