H ukum pencemaran nama baik dalam praktiknya sering mencakup pembatasan yang luas dan melanggar hak kebebasan berekspresi. Hal tersebut dialami oleh Florence Sihombing yang divonis melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dianggap mencemarkan nama baik warga Yogyakarta. Apakah tuduhan pencemaran nama baik terhadap Florence Sihombing bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi menurut International Covenant on Civil and Political Rights dan apakah ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik sesuai sebagai pembatasan hak kebebasan berekspresi menurut hukum hak asasi manusia internasional? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder, yang diolah dan dianalisis secara kualitatif serta pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil penelitian menggambarkan perkataan Florence Sihombing terhadap warga Jogja merupakan bentuk ekspresi yang sifatnya tidak tunduk pada pembuktian. Florence dapat dikatakan hanya melakukan pencemaran nama baik karena telah menuduh Petugas SPBU melakukan diskriminasi, dimana sifat dari perkataan tersebut tunduk pada pembuktian. Ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-undang ITE belum sesuai sebagai pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi karena perumusannya yang masih terlalu luas dan menetapkan pidana penjara sebagai hukumannya.