P ada proses penyediaan listrik di PLTU banyak menggunakan mesin produksi yang berukuran besar, diantaranya boiler, turbin, evaporator, dan lain-lain. Banyaknya mesin-mesin ini dan besamya ukuran mesin-mesin ini, maka mesin-mesin ini juga menimbulkan bising pada saat proses penyediaan listrik dan ini sangat berbahaya bagi para pekeqa. Didalam bidang kesehatan dan keselamatan keqa (K3) kebisingan mesin industri merupakan salah satu faktor yang berbahaya bagi para pekerja disekitamya.Menurut keputusan rr›enteri tenaga keija nomor.kep-51/MEN/1999, kebisingan adalah semua suara yang tdak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Pengukuran kebisingan dilakukan dengan tujuan mengetahui proses kerja, tingkat bising, pengaruh kebisingan, dan upaya pengendalian kebisingan pada PLTU Muara Karang.Pengukuran ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data mengenai kebisingan di PLTU Muara Karang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengukuran tingkat kebisingan di tempat-tempat yang mengeluarkan suara dengan intensitas tinggi. Alat yang dipakai untuk pengukuran adalah sound level meter, wawancara dengan kuesioner kepada para karyawan yang bekerja disekitar lokasi kebisingan dan manajer unit bagian K3, observasi terhadap sarana penanggulangan resiko dan bahaya akibat kebisingan.Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kebisingan di PLTU Muara Karang masih dibawah baku mutu yang telah ditetapkan oleh keputusan Menteri tenaga keqa no.51/1999, yaitu sebesar 85 dBA untuk kantor dengan waktu pemajanan 8 jam/hari dan 88 dBA untuk mesin produksi dengan waktu pemajanan 4 jam/hari. Selain dari perhitungan tidak berpengaruhnya kebisingan terhadap para pekerja ini juga di dapati dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada para pekeija di lokasi bising dan wawancara kepada pimpinan bagian K-3.Tidak berpengaruhnya kebisingan terhadap para pekerja yang di timbulkan oleh mesin-mesin tersebut disebabkan oleh beberapa program atau kebijakan, diantaranya yaitu: pengendalian kebisingan, pembagian alat pelindung pada pekerja, pelatihan, dan penyimpanan data. Program atau kebijaksanaan tersebut telah dilaksanakan oleh PLTU Muara Karang ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh PLTU Muara Karang terhadap pekerjanya. Disarankan agar pengawasan dan pengukuran kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin produksi pada PLTU Muara Karang dapat mengacu pada keputusan Menteri tenaga kerja no.51/1999, yaitu sebesar 85 dBA untuk kantor dengan waktu pemajanan 8 jam/hari dan 88 dBA untuk mesin produksi dengan waktu pemajanan 4 jam/hari