P ersaingan merupakan suatu kondisi yang selalu lekat dengan karakteristik manusia, dimana manusia selalu memilki kencenderungan untuk saling mengungguli manusia lain dalam banyak hal. Perkembangan bisnis di Indonesia sekarang ini cenderung mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu terdapat beberapa pemasalahan tentang bagaimana Regulasi dan Kebijakan pemerintah di bidang lmportasi Bawang Putih, mengapa Menteri perdagangan dinyatakan melakukan Pelanggaran terhadap UU No 5 Tahun 1999, dan bagaimana KPPU membuktikan adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 11, Pasal 19 huruf c dan Pasal 24 UU No 5 Tahun 1999. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, serta bersifat deskriptif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa importasi bawang putih didasarkan pada beberapa UU dan kebijakan Menteri Perdangangan dan Menteri Pertanian terkait importasi hortikultura. Putusan KPPU menyatakan Menteri Perdagangan dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri melanggar Pasal 24 karena dianggap sebagai pihak lain yang memfasilitasi semua terlapor. Pembuktian dugaan pelanggaran atas Pasal 11, Pasal 19 huruf c dan Pasal 24 dilakukan dengan cara membuktikan unsur Pasal. Penelitian ini memberikan saran kepada pemerintah untuk mempertegas peraturan tentang perpanjangan SPI. lnstansi Pemerintah dalam penetapan kebijakan impor penting memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam perumusan kebijakannya.