D alam sistem peradilan pidana, putusan pengadilan memuat pertimbangan hukum dan amar putusan. Putusan hakim harus berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena sebagai dasar pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Dalam praktek dijumpai putusan pengadilan yang tidak didasarkan atas dakwaan Penuntut Umum serta terdapat pula putusan yang tidak sesuai antara pertimbangan dengan amar putusannya. Pokok permasalahan dari kasus ini adalah apakah hakim dapat memeriksa dan memutus perkara pidana dengan menggunakan pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan apakah konsekuensi yuridis terhadap putusan hakim yang tidak didasarkan pada pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif, dan pengambilan kesimpulan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada putusan pengadilan tingkat pertama dan banding ditemukan kesalahan dalam putusan hakim yang tidak didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa diputus bersalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi pasal tersebut tidak didakwakan. Pada putusan tingkat kasasi, putusan tingkat pertama dan banding, majelis hakim tetap memutus pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan Penuntut Umum.