P Pajak merupakan salah satu bukti dari peran serta warga negara untuk ikut mengisi salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Sebagai penerimaan terbesar, pajak memiliki peran penting sebagai modal untuk melancarkan pembangunan nasional. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pendapatan negara yang diperoleh atas gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dan pembukuan atas PPh pasal 21 karyawan tetap pada PT Jakarta Tourisindo yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pelaksanaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan harus sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.010/2016. Sedangkan untuk pembukuan atas transaksi beban gaji pada PT Jakarta Tourisindo harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perhitungan dan pembukuan, penulis membahas beberapa sample karyawan tetap PT Jakarta Tourisindo berdasarkan bukti potong periode 2017. Untuk penyetoran dan pelaporan menggunakan data sesuai dengan SPT Periode 2017. Dari hasil tinjauan yang telah dilakukan penulis bahwa pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan 21 pada PT Jakarta Tourisindo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Akan tetapi, masih terdapat keterlambatan dalam pelaporan yang mengakibatkan PT Jakarta Tourisindo harus membayar sanksi administrasi keterlambatan sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No. 6 tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 19 tahun 2009 dengan diterbitkan surat tagihan pajak (STP) oleh KPP Madya Jakarta Pusat berdasarkan pasal 14 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.