T anah memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kehidupan orang banyak. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia di atas tanah hak milik adat suku Amungme dan Kamoro di Timika terjadi pada tahun 1967. Freeport mulai masuk dan beroperasi di tanah Papua dengan membuka pertambangan Ertsberg. Freeport beroperasi untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi tambang. Bagi masyarakat suku Amungme dan Kamoro kehidupan sehari-hari mereka tidak dapat dipisahkan dari tanah yang mempunyai nilai budaya yang dianggap oleh masyarakat adat sebagai ibu yang melahirkan dan memberikan kehidupan dan melanjutkan keturunan. Permasalahan yang diangkat adalah 1. Apakah kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia di atas tanah ulayat masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro yang tanahnya digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan oleh PT Freeport Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data dianalisis dengan kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia di atas tanah ulayat masyarakat adat Suku Amungme dan Kamoro tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara karena dilakukan tanpa melibatkan dan tanpa mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro yang tanahnya digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan oleh PT Freeport Indonesia, PT Freeport dan Pemerintah harus mengganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan lagi.