Analisis faktor-faktor terkait lahan yang mempengaruhi kepatuhan penerapan hunian berimbang pada perumahan di Kota Bekasi
K Konsep hunian berimbang dengan komposisi tipe rumah 1:2:3 diatur pemerintah melalui Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 dengan tujuan percepatan pembangunan perumahan melalui pengurangan angka backlog perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekaligus memastikan agar tidak ada segregasi sosial. Penerapan aturan ini belum diimplementasikan secara baik dan optimal di beberapa lokasi perumahan di Indonesia, termasuk di Kota Bekasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor terkait lahan yang mempengaruhi dan seberapa besar pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap penerapan hunian berimbang di Kota Bekasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh lokasi perumahan di Kota Bekasi yang dibangun setelah Tahun 2012 dengan sampel sebanyak 123 lokasi perumahan menggunakan metode standard sampling 10 kali jumlah variabel independen. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis faktor dan analisis korelasi bivariat untuk menentukan faktor mana yang saling berkorelasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut didapatkan hasil bahwa faktor nilai lahan berkorelasi positif dan signifikan terhadap kepatuhan penerapan hunian berimbang, sehingga dapat dimaknai bahwa semakin tinggi nilai/harga lahan, maka semakin tinggi kecenderungan pengembang tidak mematuhi aturan hunian berimbang.
T The concept of balanced housing with composition of house type 1:2:3 is regulated by the government through the Minister of Public Housing Regulation Number 10 of 2012 with the aim of accelerating housing development through reducing the housing backlog for Low-Income Communities (MBR) while ensuring that there is no social segregation. The application of this rule has not been implemented properly and optimally in several housing locations in Indonesia, including in Bekasi City. The purpose of this study was to determine the factors related to land that affecting compliance with balanced housing regulation and how much influence each of these factors has. The population of this study is all housing locations in Bekasi City which were built after 2012 with a sample of 123 housing locations using the standard sampling method 10 times the number of independent variables. The research method uses a quantitative approach with factor analysis methods and bivariate correlation analysis to determine which factors are correlated with each other. Based on the results of the analysis, it was found that the land value factor was positively and significantly correlated with compliance with the implementation of balanced housing regulation, so it can be interpreted that the higher the land value, the higher the tendency for developers to not comply with the balanced housing regulation.