DETAIL KOLEKSI

Analisis pemanfaatan ruang untuk pembangunan apartemen Riverdale Cibitung di kawasan peruntukan industri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031.

5.0

Oleh : Regina Paskah Bernadette

Info Katalog

Nomor Panggil : 2021/I/063

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2021

Pembimbing 1 : Metty Soletri

Subyek : Regional planning - Law and legislation

Kata Kunci : spatial planning law, space utilization, riverdale cibitung apartment development, industrial design

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2021_TA_SHK_010001600303_Halaman-judul.pdf
2. 2021_TA_SHK_010001600303_Lembar-Pengesahan.pdf 4
3. 2021_TA_SHK_010001600303_Bab-1_Pendahuluan.pdf 19
4. 2021_TA_SHK_010001600303_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2021_TA_SHK_010001600303_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf
6. 2021_TA_SHK_010001600303_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf
7. 2021_TA_SHK_010001600303_Bab-5_Kesimpualan.pdf
8. 2021_TA_SHK_010001600303_Daftar-pustaka.pdf 3
9. 2021_TA_SHK_010001600303_Lampiran,-Riwayat-hidup.pdf

P embangunan Apartemen Riverdale Cibitung berada di Kawasan Peruntukan Industri yang dimana seharusnya tidak dapat dibangun apartemen, akan tetapi dengan adanya Izin lokasi dan bangunan dari Kementerian Agraria, apartemen tersebut dapat dibangun. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Apartemen Riverdale di Kawasan Peruntukan Industri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan Apartemen Riverdale Cibitung yang berada di Kawasan Peruntukan Industri?.Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan didukung data primer. Hasil penelitian dianalisis secara deduktif, Pembangunan dapat dilaksanakan dengan memberikan 25% dari luasan zona industri untuk permukiman. Pemda Bekasi dapat melakukan pembongkaran terhadap bangunan.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 19 Judul)

Analisis yuridis tentang peruntukan ruang terbuka hijau dan pedestrian jalan untuk perparkiran di Wilayah DKI Jakarta berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2013 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap persiapan reklamasi Pantai Utara Tangerang
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap syarat kebaruan desain industri cotton buds menurut Undang-Undang No. 31 tahun 2000
FH - Usakti
Analisis terhadap unsur kebaruan dalam desain industri "Bak Mandi Plastik" berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2000 (studi terhadap kasus Tan Suryanto vs Djaka Agustina 3.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pembatalan pendaftaran desain industri pemanas elektrik (Studi Kasus Putusan Nomor 19 K/Pdt.Sus- HKI/2014)
FH - Usakti
Pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau pada perumahan Harapan Indah Bekasi
FH - Usakti
Tinjfauan yuridis terhadap pemanfaatan ruang untuk pembangunan perumahan Grand Cimahi City terkait peraturan daerah nomor 4 tahun 2013
FH - Usakti
Pembangunan ruang terbuka hijau Kanigoro dalam rangka mencapai luas minimal ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Blitar berdasarkan Undang Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan daerah Kabupaten Blitar nomor 5 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Blitar 4.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pembangunan pabrik garam terkait dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 rencana tata ruang wilayah kabupaten Klungkung 2013-2033.
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemanfaatan ruang untuk pembangunan gudang kaca di zona hijau berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 - 2031
FH - Usakti
Efektivitas dari pelaksanaan tugas dinas tata ruang dalam mengawasi penyalahgunaan ruang terbuka hijau di kawasan Jakarta Timur, Kecamatan Ciracas
FH - Usakti
Analisis terhadap pembangkit listrik tenaga uap kota Palu terkait dengan rencana tata ruang wilayah dan lingkungan hidup kota Palu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 0.0
FH - Usakti
Komparasi pemanfaatan ruang unit hunian di Rusunawa Tambora Jakarta
FTSP - Usakti
Analisis yuridis terhadap pengembangan taman sebagai upaya pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pendaftaran desain industri tanpa pemeriksaan substantif berdasarkan Undang-Undang nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri (studi Putusan Mahkamah Agung nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI.2017)
FH - Usakti
Perlindungan hak pendesain atas karya desain lndustri easy gel pen berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain lndustri (studi putusan : PT. firma Salim Trading co vs PT. Dong A Pencil co)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pembatalan hak desain industri atas alat-alat sanitary milik H. Syamsul Syah Alam berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri
FH - Usakti
Analisis perubahan peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian berdasarkan Undang –Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan daerah nomor 13 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (pada pembangunan perumahan Kabupaten Tangerang)
FH - Usakti
Perlindungan pendesain kaca helm berdasarkan Undang-Undang no. 31 Tahun 2000 tentang hak desain industri 5.0
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?