O jeg yang status hukumnya masih dipermasalahkan adalah transportasi umum informal di Indonesia yang berupa sepeda motor atau sepeda, namun lebih lazim berupa sepeda motor. Bagaimana status hukum PT. Go-Jek Indonesia menurut Undang–Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bagaimana tanggung jawab PT. Go-Jek Indonesia terhadap pihak ketiga merupakan masalah yang dibahas. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa status hukum PT. Go-Jek Indonesia menurut Undang–Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dapat dikatakan sebagai perusahaan angkutan umum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 21, Pasal 173, Pasal 142. Pasal 143, Pasal 151Undang–Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 1 butir 8 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Tanggung jawab PT. Go-Jek Indonesia terhadap pihak ketiga tidak dapat didasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, karena tidak terpenuhinya syarat objektif dalam perjanjian. Sehingga terhadap PT. Go-Jek Indonesia hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1865 KUHPerdata untuk membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan beban pembuktian kepada pihak ketiga.