P Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak didaerah pabean yang dilakukan oleh PKP. Sejak tahun 2020 pemerintah membuat peraturan terbaru tentang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu adanya ketentuan penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN Terutang bagi Pengusaha Kena Pajak, dan juga kenaikan tarif pajak menjadi 11%. Penelitian yang menggunakan metode studi pustaka dan analisis lapangan melalui pengamatan yang dilakukan pada Praktik Kerja Lapangan penulis, ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerbitan faktur pajak pertambahan nilai sebelum dan sesudah pemusatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak No.PER- 11/PJ/2020 terhadap PT FVF. Ada nya perbedaan sebelum pemusatan dengan sesudah pemusatan yaitu pada sistem administrasi berupa pencatatan transaksi , pembuatan faktur pajak, dan pelaporan SPT serta sistem kontroling. Sebelum pemusatan cabang melakukan transaksi, pembuatan faktur pajak, dan juga pelaporan SPT, sedangkan setelah pemusatan yang melakukan itu semua dalah pusat yang dijadikan sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Atas kebijakan tersebut membawa dampak positif yang signifikan terhadap penyedeerhanaan administrasi penerbitan faktur pajak, pelaporan SPT PPN Terutang, dan membantu meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan kepada negara atas badan.