P Pengadaan Barang/Jasa pada sektor Pemerintah adalah hal yang sangat penting dan pasti dilakukan oleh setiap Satuan Kerja atau Instansi atau Lembaga Pemerintah. Mulai dari pengadaan dengan nilai dan jenis barang kecil sampai dengan nilai dan jenis barang yang besar. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana guna menunjang kinerja Instansi atau Lembaga dalam melayani masyarakat. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai penyerapan anggaran yang sudah direncanakan dengan maksud untuk menaikan penjualan para pelaku usaha yang lebih jauh diharapkan akan terjadi multiplier effect terhadap perputaran dan peningkatan perekonomian. Dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, instansi atau lembaga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pada hakekatnya adalah proses pembelian barang/jasa oleh instansi atau lembaga dari pihak ketiga. Sebagaimana transaksi jual beli pada umumnya, transaksi pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah juga terikat dengan adanya pajak. Pajak yang terutang atas transaksi tersebut dapat berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Sebagai sumber penerimaan negara terbesar, penerimaan pajak harus dikawal dan dipastikan agar tidak terjadi kesalahan. Penulisan laporan ini bertujuan untuk melihat proses pengadaan yang terjadi pada Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu instansi pemerintahan dan melihat apakah kewajiban terkait dengan pajak yang menyertai sudah dilaksanakan dengan baik atau belum dengan menggunakan metode observasi langsung dan studi pustaka.