D Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang berfungsi untuk membiayai pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telahdipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. PT Mitra Toyotaka Indonesia merupakan salah satu pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir, perumusan masalah yang dibahas penulis yaitu bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2016 pada PT Mitra Toyotaka Indonesia, apakah pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak PenghasilanPasal 23 tahun 2016 oleh PT Mitra Toyotaka Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, kendala apa saja yang dihadapi PT Mitra Toyotaka Indonesia dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2016 dan apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, bagaimana akuntansi perpajakan berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2016 pada PT Mitra Toyotaka Indonesia.Hasil dari Praktik Kerja Lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2016 pada PT Mitra Toyotaka Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010. Dalam pelaksanaan penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Mitra Toyotaka Indonesia telah sesuai denganPMK Nomor 242/PMK.03/2014 dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwapenyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan PT Mitra Toyotaka Indonesia tidak terdapat kendala yang dihadapi, semua dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PT Mitra Toyotaka Indonesia juga telah membuat jurnal akuntansi perpajakan berkaitan dengan PajakPenghasilan Pasal 23 sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.