L Laporan ini membahas tentang Prosedur Ganti Uang Persediaan pada Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil Pada penelitian ini adalah Prosedur Ganti Uang Persediaan pada perwakilan Ombudsman Republik Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012. Ganti Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan penggantian Uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Prosedur ganti uang persediaan meliputi cara sebgai berikut : Perwakilan Membuatkan Revolving GUP kemudian dikirim ke Pusat, Di terima dibagian persuratan dan di distribusikan ke bagian keuangan, Di input oleh bagian Keuangan dan diberikan kepada verifikator untuk diverifikasi kemudian Di tandatangani oleh PPK, selanjutnya di buatkan Rekapitulasi oleh verifikator dan bagian Bendahara menginput Rekapitulasi menjadi ADK selanjutnya Staff membuatkan Surat SPP, Ditandangani oleh PPK, kemudian Staff membuatkan SPM, kemudian Ditandatangani oleh PPSPM selanjutnya Mengirimkan SPM ke KPPN. Dicairkannya SP2D oleh KPPN dan Uang ganti di trasfer oleh KPPN ke Bendahara Ombudsman Republik Indonesia.