L Laporan ini membahas tentang prosedur penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) Tahun Anggaran 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KM.06/2016. Perencanaan Kebutuhan BMN sebagai kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Proses penelaahan RKBMN ada tiga tahap yaitu, pertama tahap persiapan dengan menyiapkan kelengkapan dokumen K/L, kedua tahap pelaksanaan dengan menganalisis data melalui forum penelaahan, dan ketiga tahap tindak lanjut hasil penelaahan RKBMN dan perubahan hasil penelaahan RKBMN dengan penyampaian naskah asli hasil penelaahan RKBMN dan rincian hasil penelaahan RKBMN pengadaan dan pemeliharaan yang tidak dapat disetujui. Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal ini terkadang pada saat pengumpulan dokumen (K/L) kurang lengkap atau tidak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL) untuk proses penelaahan RKBMN, disarankan dengan cara K/L lebih teliti dalam pengumpulan dokumen pendukung dipastikan sudah lengkap pada saat reviu APIP RKA-KL. Hal itu dilakukan agar tepat waktu untuk proses penelaahan RKBMN.